jump to navigation

Perkembangan sistem politik Indonesia Era Demokrasi-Pancasila 30 Agustus 2011

Posted by dennyazarine in Uncategorized.
Tags: , ,
trackback

Perkembangan sistem politik Indonesia Era Demokrasi-Pancasila

a.    Beberapa Karakteristik sistem politik Indonesia Era Demokrasi Pancasila

Penelaahan terhadap demokrasi-pancasila tentu tidak dapat bersifat final di sini, karena masih terus berjalan dan berproses. Herbert Fith pernah menulis artikel yang berjudul Suharto’s Search for Poltical Format pada tahun 1968, yaitu pada awal demokrasi-pancasila ini diperkenalkan dan mulai dikembangkan. Oleh karena itu semua hal yang dikemukakan disini semata-mata hanya dalam usaha mencari format demokrasi-pancasila tersebut.

Praktek-praktek mekanisme demokrasi-pancasila masih mungkin berkembang dan berubah, atau mungkin belum merupakan bentuk hasil proses yang optimal, sebagai prestasi sistem politik indonesia. Di sana-sini dengan jelas dapat diamati seolah-olah apa yang berlaku pada dua periode yang lampau berulang kembali dalam sistem demokrasi-pancasila yang masih mencari bentuk ini.

Di sana-sini pula akan terjadi penyesuaian sejalan dengan perubahan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Namun batu pertama yang telah diletakan oleh demokrasi-pancasila selama ini dapat diukur dari uraian sementara seperti di bawah ini.

b.    Analisis sistem politik Indonesia Era Demokrasi Pancasila

  •          Penyaluran Tuntunan

Dalam priode Demokrasi-Pancasila ini (setidak-tidaknya sampai dewasa ini) penyaluran berbagai tuntunan yana hidup dalam masyarakat menunjukan keseimbangan. Melalui hasil penyederhanaan sistem kepartaian, muncullah satu kekuatan politik yang dominan. Banyak akibat yang ditumbuhkan oleh pola penyaluran tuntunan semacam ini, yang dalam kenyataan disalurkan secara formal melalui tiga kekuatan sosial politik, yaitu: Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan (fusi NU Partai Muslimin Indonesia, PSSII, dan Perti), dan Partai Demokrasi Indonesia (fusi PN: Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan partai Murba).

Secara material penyaluran tuntunan lebih dikendalikan oleh kualisi besar (cardinal coalition) antara Golkar dan ABRI, yang pada hakekatnya berintikan teknokrat dan perwira-perwira yang telah kenal teknologi modrn.

Melalui pemilihan umum  yang bebas dan rahasia yang dilakukan secara periodik, diduga penyaluran aspirasi tersebut tidak tergangu akibat masih adaya sistem pengakkatan lembaga-lembaga perwakilan. (Dalam sistem Demokrasi-Pancasila ini sudah tiga kali berlangsung pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977 dan 1982. Dengan demikian penyaluran tuntunan secara formal-konstitusi telah (terpenuhi).

  •        Pemeliharaan dan Konstitusi Nilai

Hak asasi manusia berkali-kali ditegaskan oleh pemerintahbahwa hak itu secara implisit mengandung pula kewajiban asasi setiap anggota masyarakat. Dengan demikian, di samping ada partisipasi, tentu pula ada mobilisasi.

Ideologisme yang mengganas dalm masa dua sistem politik sebelumnya sekarang sudah didinginkan atau setidak-tidaknya tak lagi menjadi ciri penyelenggaraan konstitusi nilai berbagai kekuatan politik yang ada.

Gaya pragmatik lebih ditnjolkan, sehingga konflik bolehdikatakan menurun sampai tingkat derajat yang cukup beranti untuk dicatat. Konstitusi nilai bernegara dan menegara lebih dikokohkan, yaitu dengan mengkokohkan struktur pemerintahaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Penyelenggaraan kontinuitas nilai dalm bidang pemerintahan, menumbuhkan kelugasan yang diwujudkan dalam cara pemberian mandat, toleransi, dan konsesi politik kepada pimpinan nasional, kalau tidak dikatakan terlalu bersifat formal yang gersang.

  •        Kapabilitas

Di bidang ekstraktif dan distributif yang menyangkut komoditi pokok, pemerintahan mengambil peranan besar. Sedang yang menyangkut barang lainnya, menurut alam ekonomi yang bercorak lebih terbukja, yaitu disesuaikan denganhukum-hukum ekonomi universal, pihak swasta pun dapat berperan. Keterbukaan ekonomi ini merupakan kebalikan Ekonomi Terpimpin yang menghasilkan kelangkaan dalam berbagai bidang kehidupan.

Pengaturan untuk memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi diselenggarakan a.i. melalui Undang-undang peneman Modal Asing (UU.No. 1-1968) dan juga melalui pinjamamn luar negri dan bantuan luar negri.

Kapabilitas dalam bidang ekonomi tersebut a.i. dapat dilihat dalam neraca perdagaan misalnya. Grafik perdagangan luar negri setelah tahun 1972 manunjukan kenaikan ekspor yang berarti dibandingkan dengan impor.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: