jump to navigation

Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi 13 Mei 2011

Posted by dennyazarine in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Istilah kriminologi berasal dari bahasa inggris yaitu criminology, yang berasal dari bahasa latin yaitu dari kata crimen yang artinya penjahat dan logos yang artinya pengetahuan. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kriminologi artinya ilmu tentang kejahatan atau penjahat.
Kriminlogi sebagai ilmu pengetahuan dimulai pada abad ke-19, pada abad-abad sebelumnya telah ada penyelidikan dan berbagai teori yang muncul mengenai kriminologi tetapi belum sistematis dan memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan karena masih didasakan pada intiusi dan kurang logis.
Ruang lingkup kriminologi yaitu Kriminologi harus dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Menurut Sutherland (1960) yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. Dengan begitu maka ruang lingkup kriminologi sangat berkaitan erat dengan undang-undang, dalam pembuatan, pelanggaran ataupun reaksinya.

Hubungan interaksi dari ketiga hal diatas merupakan objek studi dari kriminologi, dan merujuk kepada tiga aspek tersebut maka Sutherland (1960) membagi kriminologi dalam tiga bidang ilmu, yaitu :

1. sosiologi hukum yang bertugas mencari penjelasan tentang kondisi-kondisi terjadinya/terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah.

2. etiologi kriminal yang betugas mencari penjelasan tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan secara analisis ilmiah.

3. penologi artinya ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, dan manfaatnya yang berhubungan dengan upaya pengendalian kejahatan (control of crime).

Pendapat Sutherland yang membatasi kejahatan hanya dalam perbuatan yang terdapat dalam hukum pidana mendapat kritikan dari Mannheim dan Thorstein Sellin yang menyatakan bahwa kriminologi harus diperluas lagi dengan memasukan norma-norma tingkah laku. Maka objek studi kriminologi menurut Manheim yaitu tidak saja perbuatan yang oleh penguasa dinyatakan dilarang tetapi juga tingkah laku yang oleh masyarakat dianggap tidak disukai, meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum tercantum dalam hukum pidana.

Bemmelen (1958) mengartikan kejahatan sebagai setiap kelakuan yang menimbulkan kegoncangan sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan).

Pendapat Bemmelen diatas tidak hanya membahas tentang kejahatannya saja tetapi juga penjatuhan hukuman bagi penjahatnya yang pada gilirannya berkembang menjadi ilmu pengetahuan tersendiri yang dinamakan dengan penologi. Penjelasan tentang alasan pembenaran pemberian hukuman didasarkan pada teori tentang penghukuman yang terdiri dari teori besar, yaitu :

1. Retribution, bahwa pelaku kejahatan harus membayar kerugian atas perbuatannya yang telah membuat orang lain menderita. Teori ini memiliki saudara kembar yaitu teori expiation yaitu menekankan pada inisiatif untuk membayar ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan si pelanggar hukum seolah-olah datang dari si pelaku, tetapi yang menentukan hukuman tetap pihak lain diluar dirinya, yaitu hakim. Perbedaannya adalah teori retribution diartikan bahwa pihak yang dirugikan yang mekasa pelaku untuk membayar, sedangkan expiation diartikan seolah-olah pelaku sendiri yang berinisiatif membayar.

2. Utilitarian Prevention : Deterrence, yaitu pencegahan pelanggaran hukum dengan manfaat melalui penolakan. Mengartikan bahwa seseorang akan mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan apabila melihat hukuman yang keras. Aspek manfaat dari hukuman yang diharafkan dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu general deterrence yaitu upaya menakut-nakuti orang banyak yang belum pernah melakukan pelanggaran hukum dengan memberikan pengetahuan tentang kerasnya hukuman bagi seorang penjahat, special deterrence yaitu upaya menakut-nakuti pelanggagr hukum yang sedang atau telah dihukum untuk tidak melakukan pelanggaran kembali dengan memberinya hukuman yang keras atau membuat mereka menderita.

3. Special deterrence : Intimidation, mengartikan bahwa hukuman harus bermakna bagi suatu upaya penolakan khusus terhadap pelaku, yakni berwujud sebagai suatu intimidasi. Mengartikan bahwa pelaku pelanggaran hukum yang menerima hukuman akan mengalami penderitaan yang hebat sehingga membuatnya menjadi kapok untuk berbuat jahat kembali.

4. Behavioral prevention : incapacitation, bahwa hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum seyogyanya harus memiliki manfaat untuk mencegah kejahatan melalui medium atau perantaraan perubahan perilaku dari si pelanggar hukum. Tujuan pemberian hukuman adalah agar si pelanggar hukum tidak lagi memiliki kemampuan untuk melakukan kejahatan lagi, konsep berpikir dari teori ini adalah bahwa pelanggar hukum yang dinilai memiliki kemungkinan besar untuk mengulangi perbuatannya akan dibuat tidak berdaya.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.